JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menolak usulan yang menilai kewenangan DPR dalam menyeleksi pejabat publik harus dicabut. Menurut Saan, hal tersebut justru akan semakin membuat kewenangan parlemen kian dipangkas dan membuatnya semakin tidak dipercayai rakyat.
"Jangan sampai ingin mempreteli kewenangan DPR. Oke-lah kepercayan terhadap DPR kurang, justru ketika kepercayaan terhadap DPR kurang, jangan semakin dijebloskan lagi dengan soal-soal yang tidak pasti," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2013).
Saan menyarankan yang perlu ditata bukan kewenangan DPR, melainkan pola rekrutmen yang lebih independen. Misalnya, Saan menyarankan agar anggota Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY) tidak melibatkan calon-calon yang memiliki latar belakang di partai politik.
"Yang harus dieliminir bukan siapa yang seleksi tapi bagaimana proses rekrutmen orang-orang independen yang bebas dari parpol. Di KY ini kan juga ada orang parpol. Saya berharap ke depan supaya orang-orang politik cukup eksekutif dan legislatif," imbuh Saan.
Mantan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini mengaku tak tahu adanya lobi-lobi dengan imbalan uang yang dilakukan anggota DPR dengan para calon pejabat publik.
"Kalau pun ada deal-deal yang mengarah negatif itu dihilangkan untuk memperbaiki institusi," kata Saan.
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie menilai proses seleksi pejabat publik di DPR banyak diwarnai dengan deal-deal tertentu. Marzuki bahkan menyarankan agar DPR tak perlu lagi melakukan seleksi.
Seleksi sebaiknya dilakukan oleh lembaga lain yang lebih independen. Marzuki mencontohkan kewenangan DPR seharusnya hanya sebatas menyetujui calon yang diajukan lembaga itu. Meski demikian, DPR, katanya, tetap juga memiliki hak tolak namun dengan argumen yang jelas atas kandidat tertentu.
Editor : Caroline Damanik
Anda sedang membaca artikel tentang
Demokrat: Jangan Sampai Kewenangan DPR Jadi Dipreteli
Dengan url
http://inadequatechildnutrition.blogspot.com/2013/09/demokrat-jangan-sampai-kewenangan-dpr.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Demokrat: Jangan Sampai Kewenangan DPR Jadi Dipreteli
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Demokrat: Jangan Sampai Kewenangan DPR Jadi Dipreteli
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar